Ruang lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana ini mengatur bagaimana seharusnya seseorang dalam bertingkah laku dan apa akibat yang akan diterimanya karena telah melakukan perbuatan tersebut. Kata pidana sendiri sama dengan penyiksaan yang berarti seseorang harus merasakan penderitaan oleh pihak yang berwenang akibat tindakan yang merugikan orang lain atau melakukan kejahatan. Agar lebih mudah memahaminya, beberapa pakar hukum berpendapat mengenai arti hukum pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

2. W.F.C. Van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

3. Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang melanggarnya.
Dari pendapat yang dikemukakan diatas, saya mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan peraturan-peraturan yang memuat suatu larangan dalam melakukan perbuatan dan apabila melanggarnya maka akan dikenai sanksi pidana.

Sifat Hukum Pidana

Sifat yang terdapat dalam hukum pidana antara lain :
1. Tindak pidana itu tetap ada, walaupun tidak di kehendaki oleh korbannya.
2. Penuntutan hukum pidana tidak tergantung pada kehendak/keinginan dari orang yang telah dirugikan atas tindak pidana yang telah dilakukan.
3. Biaya penjatuhan pidana ditanggung oleh negara, sedangkan pidana berupa denda menjadi penghasilan negara.